Pentashihan dan Pengawasan

Jakarta (16/10/2013) - Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMA) adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pentashihan mushaf Al-Qur’an. Lembaga ini memiliki tenaga-tenaga khusus yang direkrut untuk mengawal pentashihan. Mereka adalah para penghafal Al-Qur’an yang sebagian besar menguasai ilmu-ilmu Al-Qur’an. Setiap mushaf Al-Qur’an yang akan  diterbitkan di Indonesia harus melalui lembaga ini agar dapat diperiksa terlebih dahulu kelayakannya. Jika setelah diperiksa ternyata ditemukan kesalahan, maka mushaf tersebut akan ditunda penerbitannya sampai semua kesalahan yang ada dapat dibenahi.

Untuk mencapai hasil yang optimal, para pentashih bekerja dengan sangat teliti. Satu mushaf dibaca berulang-ulang secara bergiliran dengan harapan kesalahan sekecil apapun dapat ditemukan. Beberapa kesalahan yang sering terjadi biasanya berhubungan dengan rasm (tubuh ayat), harakat, tanda waqaf, nama surah, terjemah, dan penomoran ayat. Jika di tempat kerja dirasa belum cukup untuk mentashih, mereka melanjutkannya di rumah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa mengingat sebagian dari mereka juga mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Dengan kinerja pentashih ini, diharapkan semua mushaf Al-Qur’an yang terbit di Indonesia dapat dikawal kesahihannya.

Di samping melakukan pentashihan, LPMA juga bertugas mengawasi peredaran mushaf Al-Qur’an yang ada. Baik itu berupa produk Al-Qur’an cetak maupun elektronik. Jika satu penerbit mengeluarkan lebih dari satu produk Al-Qur’an dengan berbagai variannya, maka dapat dibayangkan betapa banyaknya mushaf Al-Qur’an yang beredar. Di Indonesia ini, tidak kurang dari 114 penerbit mushaf yang saling berkompetisi setiap tahunnya. Itupun menurut perkiraan APQI (Asosiasi Penerbit Al-Qur’an di Indonesia) belum memenuhi kebutuhan umat Islam Indonesia akan mushaf. Kondisi ini pun akhirnya dilirik oleh sebagian pengusaha yang berafiliasi dengan jaringan timur tengah untuk memasarkan produk-produk Al-Qur’an luar negeri di Indonesia. Akhirnya, peredaran mushaf Al-Qur’an menjadi lebih cepat dan ramai.

Melihat kondisi ini, pengawasan terhadap peredaran mushaf Al-Qur’an di Indonesia perlu diperhatikan dengan serius. Pasalnya, jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam mushaf AL-Qur’an yang mereka baca. Kesalahan itu kalau hanya bersifat technical error mungkin masih bisa ditolerir, walaupun semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Akan tetapi jika kesalahan itu cukup prinsipil, seperti kesalahan pada rasm, huruf, harakat atau penggunaan tanda tashih yang tidak sesuai, maka hal ini akan merugikan masyarakat umum.

Semoga dengan adanya keseriusan dalam program pengawasan mushaf Al-Qur’an ini, umat Islam di Indonesia akan lebih merasa nyaman menggunakan mushaf Al-Qur’an. [az]