Reformasi birokrasi yang digagas pemerintah meniscayakan perubahan di berbagai bidang, salah satunya adalah penghitungan kebutuhan dalam suatu jabatan fungsional. Seiring dengan semangat tersebut, bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu Profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an pada 27 -28 November 2023 di Jakarta.

Hadir sebagai pembicara, secara daring, Arkan Naufal, S.E dari Kementerian PANRB, beberapa peserta dari Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama, Biro Kepegawaian, sejumlah pentashih mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama, dan sebagian pegawai LPMQ.

Salah satu poin perubahan dalam manajemen Jabatan Fungsional adalah penghitungan angka penilaian dan kenaikian dalam suatu jabatan fungsional. “Salah satu poin penting dalam pengembangan dalam Jabatan Fungsional adalah penilaian yang tidak lagi berdasarkan butir-butir kegiatan tetapi lebih pada ruang lingkup kegiatan,” jelas Arkan.

Seiring dengan perubahan tersebut, Kepala LPMQ, H. Abdul Aziz Shidqi, MA menekankan, bahwa karena penilaian nanti bukan berdasarkan angka kredit, tapi SKP, dan ini sangat subjektif pimpinan, maka pentashih dalam hal ini dituntut jujur, disiplin, dan amanah dalam menjalankna tugas. “Mohon kesadaaran kita, karena tidak ada lagi angka. Ukuran pekerjaan kita bisa dilihat dari jumlah naskah yang ditashih, dan dari laporan aduan mushaf dari masyarakat,” tambah Aziz.   

Selain membahas jaminan mutu jabatan fungsional Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, forum ini juga membahas pengembangan asosiasiasi JF Pentashih dalam wadah Ikatan Pentashih Mushaf Al-Qur’an Indonesia, mulai dari kode etik, logo, hingga marsnya. [Must]