Kepedulian Indonesia terhadap tuna rungu wicara khususnya dalam penyediaan bahasa isyarat, tak terkecuali dalam kajian Islam terbilang kurang. Demikian salah satu poin yang disampaikan Surya Sahetapy, salah seorang aktivis pejuang tuna rungu di Indonesia yang menjadi narasumber pada acara Penyusunan Pedoman Membaca Mushaf Al-Qur’an untuk Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara, Kamis (24/9) di Gedung Pusdiklat Kementerian Agama, Tangerang.

Baca selengkapnya ...

“Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam, namun bagaimana cara membacanya bagi kalangan disabilitas sensorik rungu wicara yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengarkan?  Maka, acara ini menjadi penting. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi dalam menyusun Pedoman Membaca Mushaf Al-Qur’an bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara ini bisa terus diupayakan, sehingga tahun 2021 sudah terwujud, minimal pedoman membacanya dulu, sehingga teman-teman kita bisa membaca dengan pedoman yang ada.” Demikian disampaikan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Dr. Moh. Isom, M.Ag dalam sambutan dan sekaligus membuka acara yang diselenggarakan Puslitbang Penda kerja sama dengan Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) di Gedung Pusdiklat, Rabu (23/9) di Tangerang.

Baca selengkapnya ...

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Muchlis M. Hanafi berulang kali menekankan pentingnya para penulis memastikan kesahihan substansi tulisan. Penyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan Kajian dan Penyusunan Kamus Kosakata Al-Qur’an di Bekasi, hari Senin (21/9) malam hari.

“Setiap penulis harus menverifikasi ulang data dengan sumber lainnya, utamanya dalam penyebutan sumber-sumber Israiliyyat, nama, tahun, dan penerjemahan hadis,” ungkapnya di hadapan tim penulis dan para peserta kegiatan, baik yang mengikuti secara langsung maupun melalui zoom meeting.

Baca selengkapnya ...

Secara mendasar, reformasi birokrasi bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Harus diakui, sistem birokrasi di negeri ini masih menghadapi banyak persoalan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia (aparatur).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral Kemenag, Dr. H. Saefudin, M.Ed. dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemateri pada kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diselenggarakan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di Bogor, (18/09) sore hari.

Baca selengkapnya ...