Secara mendasar, reformasi birokrasi bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Harus diakui, sistem birokrasi di negeri ini masih menghadapi banyak persoalan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia (aparatur).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral Kemenag, Dr. H. Saefudin, M.Ed. dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemateri pada kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diselenggarakan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di Bogor, (18/09) sore hari.
Menyinggung soal peningkatan SDM pegawai, Saefudin menyatakan bahwa hal itu hanyalah salah satu bagian saja dari delapan area pokok dalam reformasi birokrasi.
"Reformasi birokrasi harus dilaksanakan menyeluruh, meliputi aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, baru bicara soal SDM," jelasnya secara live melalui akun zoom.
Saefudin berpendapat, problem utama organisasi sekarang ini adalah belum tepat fungsi dan sasaran. Hal itu menjadi penyebab lambatnya layanan organisasi kepada masyarakat. Ditambah lagi, persoalan peraturan perundang-undangan, di mana banyak peraturan yang masih tumpang tindih, inkonsisten, dan multitafsir. Dia berharap persoalan itu bisa diselesaikan agar organisasi bisa tepat fungsi melayani kebutuhan masyarakat dan fleksibel menghadapai perubahan.
"Organisasi seharusnya fleksibel, kaya fungsi dan lincah dalam mengahadapi perubahan. Maka, pegawai harus bekerja secara profesional dan melahirkan inovasi-inovasi dalam pekerjaan," tukasnya berharap.
Adapun persoalan SDM aparatur sipil negara, menurut Saefudin adalah soal kualitas, kompetensi, serta produktifitas yang masih rendah. Untuk itu, manajemen SDM aparatur Sipil Negara harus dikelola secara profesional untuk meningkatkan profesionalisme pegawai.
Hal berikutnya, yang tidak kalah penting adalah persoalan mindset dan budaya kerja birokrat yang belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan berorientasi melayani masyarakat.
"Kinerja pegawai bukan soal target, kinerja harian atau anggaran, tetapi persoalan komitmen pegawai dalam bekerja, leadership, kapasitas dan kemampuan bekerja sama dalam bekerja yang kesemuanya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyrakat," tegasnya sebelum mengakhiri paparan materinya. [bp]