Tahun 2023 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) optimis akan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kalimat bermuatan optimistik dan percaya diri tersebut disampaikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), Muhammad Musadad Sidqi, dalam sambutannya meneruskan pesan Kepala LPMQ yang berhalangan dalam kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Senin (20/02) di Jakarta Timur.
"Kita harus cepat bergerak mengevaluasi apa kelemahan (weakness) LPMQ penyebab tertundanya capaian predikat WBK tahun 2022. Sekjen Kemenag telah mengirim surat, tahun 2023 LPMQ dinyatakan memenuhi Syarat (MS). Bapak kepala berpesan, kita harus optimis raih predikat WBK tahun ini," ajak Musadad bersemangat.
WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik; telah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melayani publik dengan prima, berkinerja tinggi, dan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit.
"Sebetulnya, kita sudah melakukan banyak hal, yang berhubungan dengan standar target capaian predikat WBK. Sayangnya, banyak juga eviden kerja yang tidak kita dokumentasikan dengan baik," terang Musadad.
"Untuk mencapai predikat ini butuh kerja keras kita bersama. Yang kurang-kurang mari kita perbaiki dan kita benahi," serunya menambahkan.
Sementara itu, menurut Muhammad Su'bi dalam kapasitasnya sebagai narasumber, LPMQ sangat layak mendapatkan predikat WBK karena produk-produk hasil kinerja yang ditawarkan bernilai tinggi dan tidak ada di unit-unit Satuan Kerja (Satker) lain di Kemenag. Su'bi memberi contoh layanan-layanan keberpihakan LPMQ terhadap penyandang Disabilitas, seperti Al-Qur'an Braille, Mushaf Al-Qur'an Isyarat untuk kaum Tuli, edukasi Al-Qur'an dan dasar-dasar agama Islam untuk kaum Tuli di Media Sosial, dan lainnya.
"Saya berharap tahun ini LPMQ menjadi Satker Pusat pertama yang memperoleh predikat WBK. Produk-produk LPMQ tidak dimiliki Satker lain," kata Su'bi.
Dikatakan Su'bi, beberapa penyebab belum tercapainya predikat WBK tahun 2022 bersifat teknis, seperti belum adanya rencana aksi yang berkelanjutan atas pembangunan Zona Integritas (ZI) belum komprehensif. Hal tersebut terlihat dari belum adanya keterukuran target, milestone tahunan, dan dan kondisi akhir yang diharapkan untuk mengawal pembangunan ZI di unit kerja.
"Hal-hal ini menurut saya yang perlu kita benahi," jelas ASN dari Sekretariat Jenderal Agama tersebut merinci.
Selain mendengarkan evaluasi, dalam kegiatan tersebut para peserta diberi tugas melakukan kinerja aksi upaya penyempurnaan eviden LPMQ menuju predikat WBK dengan mereview dan menyusun ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan. [bp]
Editor: Mustopa