Jakarta (12/4/2018) - Sejatinya proses penyusunan naskah akademis dan butir-butir kegiatan usulan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pentashih sudah dimulai sejak tahun 2017. Beberapa kali pembahasan mengenai naskah akademis dan butir kegiatan dalam internal pentashih maupun bersama dengan BKN telah berjalan produktif. Beberapa pihak seperti Biro Ortala dan Biro Kepegawaian Kemenag RI pun telah diundang untuk membicarakan hal ini. Tidak ada yang tidak mendukung ikhtiar ini.

Bertempat di salah satu ruang sidang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, langkah resmi pertama dalam serangkaian tahapan yang perlu dilalui dalam pengusulan JFT Pentashih, yaitu ekspos di hadapan pimpinan Kemenpan RB, dilaksanakan dengan sukses. Selain dari pihak Kemenpan RB dan LPMQ, acara ini juga dihadiri perwakilan dari BKN, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, serta PKUB  Setjen Kemenag RI yang dalam waktu bersamaan mengajukan usulan JFT Pemandu Kerukunan Umat Beragama.

Pemaparan berbagai hal seputar pentashihan disampaikan oleh H. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag, mewakili Kepala LPMQ, dan perwakilan dari para pentashih, yaitu Anton Zaelani, M.A.Hum. Ada tiga hal pokok yang disampaikan, yaitu proses pentashihan yang selama ini berjalan, profil para pentashih, hingga urgensi dan argumentasi usulan JFT Pentashih.

Catatan dari Kemenpan RB terkait usulan JFT Pentashih pada aspek pembagian jenjang jabatan yang harus jelas berdasarkan pertimbangan empat hal pokok, yaitu pola kerja, karakteristik, kompleksitas, dan kompetensi. Empat hal ini harus disempurnakan dan dituangkan dengan jelas dalam Naskah Akademik perbaikan. 

Terlepas dari catatan di atas, usulan JFT Pentashih ini direspon dengan positif dan dinyatakan layak untuk direkomendasikan sebagai JFT baru di lingkungan Kementerian Agama, menyusul JFT Penyuluh dan Penghulu yang terlebih dahulu terbentuk. Bahkan dimungkinkan JFT Pentashih dimasukkan dalam rumpun jabatan tersendiri, karena kekhasannya, dibandingkan dengan rumpun jabatan yang sudah ada. (Imtaq)