Pegawai Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) menggelar apel pagi di halaman kantor LPMQ, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (13/04/2026). Apel ini dipimpin langsung oleh Kepala LPMQ yang baru, H. Abdul Aziz Sidqi, MA, sekaligus menjadi momentum penegasan arah kebijakan kerja ke depan.
Jakarta, Kamis (9 April 2026) — Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an menggelar audiensi bersama Direktorat Promosi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di ruang rapat Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala LPMQ, Abdul Aziz Sidqi, beserta jajaran, serta perwakilan Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Direktur Promosi Kebudayaan, Wawan Yoga, bersama para pejabat dan staf terkait.
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an mengadakan rapat virtual dalam Work From Home perdana di tahun 2026. Dalam rapat ini, seluruh pegawai menerima arahan kepala LPMQ terkait pelaksanaan WFH yang dilaksanakan setiap hari Jum’at. Rapat virtual ini juga menjadi salah satu upaya monitoring terhadap seluruh pegawai bahwa kegiatan WFH benar-benar dilaksakanan dari rumah, tidak dari mana saja.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk menyambut kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja menuju masa depan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Menag menegaskan, kebijakan WFH yang mulai diterapkan setiap Jumat bukan sekadar perubahan lokasi kerja, tetapi bagian dari langkah besar pemerintah dalam membangun sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berdampak.
Sidang perdana penyempurnaan tafsir Kementerian Agama yang diselenggarakan di Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, Kamis (8/4) diwarnai oleh berbagai diskusi keilmuan. Salah satu hal yang didiskusikan adalah mengenai kemungkinan pelonggaran kriteria Asbab al-Nuzul.
Dalam praktik penyempurnaan tafsir, tim Kementerian Agama menetapkan standar yang cukup ketat: hanya riwayat yang berstatus sahih yang dapat dijadikan dasar Asbab al-Nuzul. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga validitas dan kehati-hatian metodologis dalam penafsiran.