Jakarta, 18 September 2025 – Perpustakaan DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Konsep dan Penerapan Perpustakaan pada GLAM” di Ruang Diskusi Perpustakaan DPR RI, Kamis (18/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh pustakawan, Humas & Protokol, perwakilan museum, arsiparis, media cetak & sosial, TVR Parlemen, serta tamu undangan dari Perpustakaan Imigrasi. Diskusi tersebut membahas pemahaman tentang konsep GLAM (Gallery, Library, Archive, Museum) pada taraf internasional serta penerapannya di lembaga pemerintah.

FGD dibuka dengan paparan materi berjudul “Konvergensi: Membangun Lembaga Dokumenter yang Kuat” oleh Dr. Ciwuk Musiana Yudhawashi, M.Hum. Ia menyinggung gagasan Paul Otlet, seorang pakar dokumentasi dan pustakawan, yang pada awal abad ke-20 mencetuskan ide pembangunan pusat dokumentasi berisi kumpulan dokumen informasi yang bisa diakses secara luas.

“Gagasan Paul Otlet bahkan menginspirasi lahirnya mesin pengolah data oleh pakar IBM yang kemudian berkembang menjadi komputer modern,” jelas Dr. Ciwuk.

Pengalaman praktis penerapan GLAM disampaikan oleh Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), Abdul Aziz Sidqi. Ia menuturkan bahwa sejak tahun 2007, LPMQ telah mengintegrasikan berbagai unit layanan dalam bentuk GLAM Qur’ani.

“Sebagai lembaga yang mengelola Pentashihan, pengkajian, serta Bayt Al-Qur’an dan Dokumentasi, kami mengintegrasikan galeri, perpustakaan, arsip, dan museum agar dapat memberi layanan data dan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat,” ungkap Abdul Aziz.

Menurutnya, upaya ini tidak hanya sekadar mengelola dan menyimpan dokumen, melainkan juga mengembangkan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi digital serta memperluas jangkauan melalui promosi dan platform media sosial.

Konsep GLAM dinilai penting bagi DPR RI dalam membangun kembali kepercayaan publik. Hal ini berkaitan dengan dinamika lembaga yang kerap menjadi sorotan masyarakat.

“Reputasi lembaga publik bisa jatuh saat menghadapi kritik atau demonstrasi. Di sinilah pentingnya dokumentasi sejarah dan peran DPR RI agar bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat,” ujar salah satu peserta FGD.

Diskusi ini menegaskan bahwa GLAM bukan sekadar konsep, melainkan strategi kelembagaan yang harus terus dikembangkan. Dengan dokumentasi yang kuat, peran dan sejarah DPR RI dapat tersampaikan secara akurat, transparan, dan memberi manfaat bagi generasi mendatang.